Jakarta - Komisi VIII DPR yang menangani bencana tetap pergi ke Makkah. Mereka beralasan untuk tetap melakukan pengawasan haji. Tak pelak, tindakan wakil rakyat itu mengundang protes.
"Ini soal kepekaan dan nurani, kalau punya hati dan nurani mestinya membantu mengurangi atau meringankan beban penderitaan saudara kita," terang Ketua Forum Pemantau Parlemen, Sebastian Salang di Jakarta, Jumat (5/11/2010).
Dia menilai untuk yang mengawasi haji, saat ini sudah ada Kementerian Agama. Lagipula pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah kurang efektif.
"Ya mestinya DPR tahu tentang prioritas kerja, yang semestinya diprioritaskan yang menangani bencana," terangnya.
Saat ini masih banyak masalah yang belum bisa dibereskan terkait bencana, mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi.
"Mestinya DPR berkonsentrasi untuk bencana, rakyat yang terkena bencana lebih membutuhkan bantuan," urainya.
Rombongan haji ini terdiri dari 64 orang, dengan 25 di antaranya tim pengawas Haji yang berangkat pada 9-21 November. Kalau mereka tetap ngotot pergi ke Makkah, maka mereka dinilai sudah tidak berpihak kepada rakyat.
"Ini benar berarti, mereka duduk di Senayan bukan untuk rakyat, tapi semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan untuk kenikmatan pribadi mereka," tutupnya.
(ndr/fay)
"Ini soal kepekaan dan nurani, kalau punya hati dan nurani mestinya membantu mengurangi atau meringankan beban penderitaan saudara kita," terang Ketua Forum Pemantau Parlemen, Sebastian Salang di Jakarta, Jumat (5/11/2010).
Dia menilai untuk yang mengawasi haji, saat ini sudah ada Kementerian Agama. Lagipula pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan ibadah kurang efektif.
"Ya mestinya DPR tahu tentang prioritas kerja, yang semestinya diprioritaskan yang menangani bencana," terangnya.
Saat ini masih banyak masalah yang belum bisa dibereskan terkait bencana, mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi.
"Mestinya DPR berkonsentrasi untuk bencana, rakyat yang terkena bencana lebih membutuhkan bantuan," urainya.
Rombongan haji ini terdiri dari 64 orang, dengan 25 di antaranya tim pengawas Haji yang berangkat pada 9-21 November. Kalau mereka tetap ngotot pergi ke Makkah, maka mereka dinilai sudah tidak berpihak kepada rakyat.
"Ini benar berarti, mereka duduk di Senayan bukan untuk rakyat, tapi semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan untuk kenikmatan pribadi mereka," tutupnya.
(ndr/fay)
